SEMARANG - Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sedang mengumpulkan data untuk model pendidikan gratis. Pengumpulan data di Jawa Tengah dilakukan sejak Senin (29/6) sampai 18 Juli. Diharapkan, data itu bisa menjadi bahan untuk menyusun model pelaksanaan sekolah gratis yang efektif sesuai dengan karakteristik provinsi dan kabupaten/kota.
Namun Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah Tonthowi Jauhari menilai kebijakan pengumpulan data untuk model sekolah gratis membuktikan pemerintah belum siap melaksanakan program itu. ”Sudah disosialisasikan, ternyata belum siap. Terbukti, data apa yang digratiskan baru dikumpulkan. Berarti belum siap,” kata dia, kemarin.
Dalam surat itu ada tujuh data/informasi yang dibutuhkan dari dinas pendidikan. Data itu mencangkup rencana strategis pendidikan, peraturan daerah atau surat keputusan kepala daerah tentang pendidikan gratis, perhitungan biaya satuan pendidikan bagi pendidikan dasar di daerah, peraturan daerah atau surat keputusan kepala daerah atau peraturan lain yang mengatur alokasi bantuan pendidikan siswa pendidikan dasar di setiap sekolah.
Selain itu, peraturan daerah atau surat keputusan kepala daerah atau peraturan lain tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan, peraturan daerah atau surat keputusan kepala daerah atau peraturan lain tentang struktur organisasi, serta tugas dan fungsi serta dinas lain yang berkait dengan penerimaan anggaran pendidikan gratis serta profil pendidikan daerah. Dia menyatakan sejak semula tak yakin program sekolah gratis bisa lancar. Sebab, program itu terbilang dadakan, tanpa persiapan pembahasan komponen apa saja yang bakal digratiskan.
Dia menyatakan sebelum Departemen Pendidikan Nasional mendeklarasikan program pendidikan gratis, harus jelas dulu penerapan program itu. Dia menilai program pendidikan gratis dari pemerintah pusat hanya komoditas kampanye sebelum pemilihan presiden. ”Program itu syarat nilai politis.” (H37,H7 -53)